Theories of politicalbehavior...
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_perilaku_politik
Teori perilaku politik adalah sebagai salah-satu
aspek dari
ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan,
mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang,
ideologi dan
tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dapat diurai
dalam tiga pendekatan utama yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan
rasionalitas.
Perilaku Politik adalah kegiatan-kegiatan yang tidak diminta
sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang
mempengaruhi, atau mencoba mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di
dalam organisasi.
REALITAS POLITIK
PERILAKU POLITIK SAH => Politik sehari-hari yang normal
PERILAKU POLITIK TIDAK SAH => Perilaku Politik yang ekstrim yang
melanggar aturan permainan yang tersirat.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU POLITIK
FAKTOR INDIVIDU
1. Pemantau Diri yang tinggi
2. Tempat Kedudukan Kendali Internal
3. Investasi Organisasional
4. Alternatif Pekerjaan yg dipahami
5. Harapan Sukses
FAKTOR ORGANISASIONAL
1. Realokasi Sumber Daya
2. Kesempatan Promosi
3. Kepercayaan Rendah
4. Ambiguitas Peran
5. Sistem Evaluasi Kinerja Tidak Jelas
6. Tekanan Kinerja Tinggi
7. Perilaku Manajer Senior
PERILAKU DEFENSIF Adalah Perilaku reaktif atau protektif untuk menghindari
tindakan penyalahan atau perubahan.
MENGHINDARI TINDAKAN
1. Menyesuaikan secara berlebihan
2. Mengelakkan tanggung jawab
3. Berlagak Pilon
4. Mengulur –ulur waktu
5. Menipu
MENGHINDARI PENYALAHAN
1. Mengkilapkan
2. Bemain Aman
3. Membenarkan
4. Mencari Kambing Hitam
5. Salah Menyatakan (misrepresentasi)
MENGHINDARI PERUBAHAN
1. Pencegahan
2. Perlindungan Diri
3. Perilaku defensif
4. Pengaturan Kesan
IMAGE MANAGEMENT Proses yang ditempuh individu dalam upaya
mengendalikan kesan orang-orang lain mengenai dirinya.
TEKNIK IMAGE MANAGEMENT
1. KONFORMITAS
2. DALIH
3. APOLOGI
4. PROMOSI DIRI
5. PENYANJUNGAN
6. MENYENANGKAN ORANG LAIN
7. ASOSIASI
A. Perilaku Politik
Yang
dimaksud dengan perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang
atau kelompok dalam kegiatan politik. Ramlan Surbakti ( 1992 : 131 ),
mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan
dengan proses pembuatan dan keputusan politik.
Perilaku
politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping
perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku
organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan
lain sebagainya.
Perilaku
politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi
dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes,
lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek
tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran
tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu ( Fadillah Putra, 2003
: 200 ). Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian
diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi
suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku
masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan
merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara
umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang
menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari
calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat
mempengaruhi perilaku politik masyarakat.
B. Perilaku pemilih
Perilaku
pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang
dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang
perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan
Mazhab Michigan ( Fadillah Putra , 2003 : 201 ). Mazhab Colombia menekankan
pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan
pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok
yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut
pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar
sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (
status sosial ), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang
cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi
pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik
sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, Affan, 1992 : 43 ).
Kelemahan
mazhab ini antara lain;
a. Sulitnya mengukur indikator secara
tetap tentang kelas dan tingkat pendidikan karena kemungkinan konsep kelas dan
pendidikan berbeda antara Negara satu dengan lainnya;
b. Norma sosial tidak menjamin
seseorang menentukan pilihannya tidak akan menyimpang.
Mazhab
Michigan menekankan pada faktor psikologis pemilih artinya penentuan pemilihan
masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam
dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Sikap dan
perilaku pemilih ditentukan oleh idealisme, tingkat kecerdasan, faktor
biologis, keinginan dan kehendak hati.
1. Karakteristik pemilih
1.1.Terdapat
beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang
terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban berdasarkan keturunan ( gemeinschaft
by blood ), dan yang menjadi pemuka masyarakat tersebut berasal
dari keluarga / kerabat asli keturunan dari orang yang dipandang terkemuka dari
segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohannya, sehingga warga
masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh
masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang
berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga bergantung
pada pemuka masyarakat tersebut. Paternalisme sikap dan perilaku warga
masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya tidak
pernah berubah, meskipun terdapat berbagai perubahan dalam kondisi sosial
ekonomi, namun hal tersebut tidak menjadi faktor yang mempengaruhi adanya
perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Kecenderungan untuk melakukan
perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial
ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide
atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem
budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi
dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon
legislatif untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam
rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil
masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika
pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi
tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat/calon legislatif yang
bersangkutan.
1.2. Ikatan primordialisme
keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam
menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatife. Jika seorang kandidat
memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan
primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan
masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi
masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya
didasarkan atas sistim kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat
ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan status
sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosinal
komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas
masyarakat di daerah pemilihan, daerah/wilayah atau kantong-kantong basis massa
yang ditandai dengan adanya simbol-simbol partai yang memberikan gambaran dan
sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong
basis massa partai tertentu.
1.3.Komunitas
masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak
mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen,
berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih
dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi
politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan,
tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu.
Kondisi sosial masyarakat pada strata demikian diperlukan adanya kandidat /
calon yang memiliki kapabilitas yang tinggi baik dari aspek sosiologis (
memiliki kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan kelompok masyarakat dan mampu
mempengaruhi sikap dan orientasi komunitas masyarakat tersebut), atau
popularitas dan reputasi tinggi pada kelompok masyarakat tersebut. Jika hal
tersebut mampu dilakukan oleh seorang kandidat, maka sangat terbuka perolehan
suara pemilih didapat dari komunitas masyarakat tersebut.
2. Kandidat yang diharapkan
Keterpilihan seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang diinginkan
pemilih, artinya pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan atas seberapa
besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok
pemilih. Seberapa besar syarat-syarat kandidat terpenuhi secara umum seperti ;
kapabilitas intelektual, kapabilitas kepemimpinan, kapabilitas etika dan
moral. Kejelasan tentang visi dan misi serta program yang disampaikan kandidat,
apakah pemilih memahami akan visi dan misi dan program yang disampaikan/
dilakukan seorang kandidat sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan
masyarakat banyak atau tidak. Jika hal tersebut di atas tidak dipenuhi
oleh seorang kandidat, maka pemilih pada suatu saat akan beralih sikap dan
orientasinya ke kandidat lain.
Isu Strategis adalah pokok
permasalahan yang harus diperhatikan dan dijawab oleh seorang kandidat.
Dinamika masyarakat dewasa ini cenderung lebih rasional dalam menyikapi dan
menentukan pilihan, meskipun tidak dipungkiri masih terdapat pemilih yang
emosional dan tradisional. Figuritas dan popularitas kandidat di tengah
masyarakat menjadi moment penting untuk dijadikan modal dalam mensosialisasikan
diri.
POLITIK
Dewasa ini Politik dartikan menjadi dua bagian yaitu :
Kata Politik bermakna negatifÿ
Yaitu dikonotasikan penipuan, kebohongan, Akal-akalan, permusuhan, atau hal-hal
yang kesemuannya itu bisa berakibat buruk.
Kata Politik bermakna positifÿ
Yaitu Politik yang menjann\jikan bagi kehidupan manusia,dan politk bermakna
posif dibagi menjadi dua yaitu :
a. Politik dalam Arti Kepentingan Umum.
Artinya Urusan politik senantiasa berhubungan dengan kepentingan umum yaitu
negara dan pemerintahan.
b. Politik sebagai kebijakan (Policy)
Dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, Politik sebagai kebijakan (Policy) adalah
sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya
hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang diinginkan.
PARTISIPASI POLITIK INDONESIA
Partisipasi Politik adalah suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih
pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan
pemerintah.
Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi politik meliputi :
pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota
partai politik atau kelompok kepentingan, mengikuti demonstrasi baik yang
menentang maupun mendukung kebijakan pemerintah.
KONSEP BUDAYA POLITIK INDONESIA
Budaya politik dalam konsep politik Indonesia adalah serangkaian nilai-nilai
tertemtu yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan
dan berkegiatan dengan lingkup kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai tersebut digolongkan menjadi dua yaitu:
Nilai Dasar.ÿ
Prinsip-prinsip nasional negara dan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Nilai Operasional.ÿ
Acuan dan Pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan dan
pengelolaan kehidupan politik nasional, yang secara subtantif telah digariskan
dalam UUD 1945.
TIPE - TIPE BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Gabriel Al Almond dan Sidney Verba mengklasifikasikan tipe – tipe budaya
politik berdasarkan orientasi warga negara terhadap politik dan pemerintahan
negaranya,yang meliputi sistem objek umum, objek input, objek output dan
pribadi sebagai prinsipan aktif.
Almond mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga kelompok:
1. Budaya Politik Parokial
Ditandai oleh adanya orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau
mengabaikan adanya pemerintahan dan politik, biasanya ada pada masyarakat
pra-industri
2. Budaya Politik Subjek
Ditandai oleh ciri-ciri orientasi warga negara yang secara pasif patuh pada
pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri
dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilu, biasanya ada pada
masyarakat dengan sistem otoriter.
3. Budaya Politik Partisipan
Ditandai oleh adanya orientasiwarga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan
politik sangat tinggi, seperti dalam pemungutan suara. Biasanya karakteristik
yang seperti ini ada pada masyarakat demokrasi industrial.
SOSIALISASI POLITIK DI INDONESIA
Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk
nilai-nilai politik, sikap dan tingkah laku polik yang menunjukkan bagaimana
seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem
politik.
Proses sosialisasi politik yang terjadi pada setiap negara berbagai sarana yang
tersedia di sekitar warga negara. Beberapa sarana sosialisasi poliyik warga
negara antaralain: keluarga,sekolah, kelompok bermain dan bergaul, dan
lain-lain.
1.PERILAKU POLITIK DI INDONESIA
Perilaku Politik adalah kegiatan yangt berkenaan dengan proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
Semua perilaku politik tergantung pada budaya politik warga negara yang
bersangkutan.
Menurut Triandis unsur-unsur yang terkandung dalam perilaku politik adalah:
a. Unsur kognitif yang berisi gagasan untuk digunakan berpikir.
b. Unsur efektif yang berisi emosi atau perasaan yang memperkuat gagasan
c. Unsur perilaku yang mengandung kecenderungan untuk bertindak
Perilaku politik seseorang individu, menurut Ramlan Surbakti dipengaruhi oleh :
a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem
ekonomi, media dan masa.
b. Lingkungan sosial politik langsung, yaitu yang mempengaruhi dan membentuk
kepribadian individu,seperti keluarga , agama, dan lain-lain.
c. Kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
d. Situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, seperti cuaca, keadaan keluarga,
dan lain-lain.
2.JENIS – JENIS PERILAKU POLITIK DI INDONESIA
Perilaku politik seseorang bersifat individual, tetapi perwujudannya secara
umum cenderung berbentuk kelompok. Adapun jenis-jenis perilaku politik sebagai
berikut :
a. Radikal
Perilaku politik dikategorikan radikal apabila perilaku politik yang diwujudkan
selalumenginginkan adanya perubahan yang sifatnya mendasar, sampai pada hal
yang prinsipil.
b. Liberal
Perilaku politik liberal merupakan wujud perilaku politik yang bersifat bebas,
sesuai dengan akal sehat, serta hukum yang berlaku saat itu.
c. Moderat
Perilaku politik moderat merupakan wujud perilaku politik yang bersifat selalu
menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, cenderung ke
arah dimensi atau jalan tengah, dan mau mempertimbangkan pandangan orang lain.
d. Status Quo
Perilaku politik yang dikategorikan status quo adalah apabila politik yang
diwujudkan individu bersifat untuk tidak terjadi perubahan dalam kehidupan
politik di negaranya.
e. Reaksioner
Perilaku politik reaksioner apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat
menentang kemajuan atau pembaharuan, berlawanan dengan kebijakan pemerintah
yang sah
f. Konservatif
Perilaku politik dapat dikategorikan konservatif apabila perilaku politik yang
diwujudkan berusaha melestarikan apa yang ada, agar terpelihara status quo
dengan sedikit sekali perubahan di hari depan.
KONSEKUENSI DARI SIKAP POLITIK
Kosekuensi yang ditimbulkan dari sikap politik tersebut, bisa bermakna positif
atau negatif, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk
konsekuensi dari perilaku politik seseorang pada dasarnya hanya ada dua, yaitu
memperoleh kesejahteraan dan hukum, beberapa faktor lain yang mempengaruhi
perilaku politik, diantaranya perubahan kebijakan pemerintah, kekacauan,
kemacetan, pergantian pemerintah atau pimpinan pemerintahan, dan lain-lain.
Kita bebas menentukan sikap politik kita, tetapi mewujudkannya dalam bentuk
perilaku harus dilakukan dengan kesadaran tinggi didasarkan kepada pemikiran
yang rasional dan objektif.
BUDAYA POLITIK.
Setiap warga negara yang terlibat dalam masyarakat politik akan sukarela
menjadi anggota partai politik yang dipilihnya, menggunakan hak pilih dalam
pemilu maupun berperan aktif dalam aktivitas politik.
1.Aktivitas Partai Politik
Aktivitas partai politik merupakan kegiatan politik dalam menyampaikan gagasan,
menentukan kebijakan-kebijakan umum, penentuan wakil-wakil partai untuk
legeslatif atau berupaya agar cita-cita partai terwujud. Partai politik adalah
wadah menyalurkan aspirasi melalui sistem politik yang telah disepakati
bersama.
2.Perekrutan Anggota Partai Politik
Dalam melakukan perekrutan anggota, pengurus partai politik melakukan kontak
pribadi, pendekatan kader, menyampaikan visi dan misi partai, bahkan
pelatihan-pelatihan dasar atau singkat serta menanamkan solidaritas dan
tanggung jawab
.jpg)
.jpg)
